Pelaporan Kinerja
Inspektorat Kabupaten
Periode: 2025

No Nama Dokumen Tahun Keterangan Berkas Berkas


NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET
Sasaran
1.1 Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
1. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Persen 84
2. Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti Persen 96
3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 4
4. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Persen 77
Program
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 88
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3.7
Kegiatan
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 6
Sub Kegiatan
6.01.01.2.01.0008 PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 2
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Laporan 3
Sub Kegiatan
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Orang 98
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1
6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 2
6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. jumlah dokumen laporan barang milik daerah (BMD) pada perangkat Daerah Dokumen 1
Sub Kegiatan
6.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Laporan 1
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 3
Sub Kegiatan
6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Orang 30
6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 35
6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 35
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan 6
Sub Kegiatan
6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah Jenis Komponen Listrik yang diadakan Jenis 4
6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Jenis Peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan Jenis 15
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jenis 15
2. Jumlah Porsi Bahan Logistik Kantor yang disediakan Porsi 500
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Lembar 2500
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Orang/Kali 50
6.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK) Berkas 250
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Unit 30
Sub Kegiatan
6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan diadakan Unit 0
6.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 30
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 12
Sub Kegiatan
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 12
6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bulan 12
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Jumlah Waktu Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS Bulan 12
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara Unit 15
Sub Kegiatan
6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Unit 6
6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Unit 6
6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 1
6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung yang Sarana dan Prasarana dipelihara Unit 2
Program
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1. Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Persen 97
Kegiatan
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1. Jumlah dokumen laporan kegiatan pengawasan Dokumen 233
Sub Kegiatan
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
1. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Kinerja OPD 5
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Keuangan OPD 45
2. Jumlah BLUD yang dilakukan Pengawasan Keuangan Unit 35
3. Jumlah Sekolah yang dilakukan Pengawasan Keuangan Unit 30
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah / Perangkat Daerah yang direviu Dokumen 7
2. Jumlah LPPD yang direviu Laporan 1
3. Jumlah Bidang/Bagian Pendanaan DAK yang dilakukan Reviu Bagian 8
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan
1. Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan reviu Laporan 1
2. Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dilakukan reviu Laporan 58
6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa
1. Jumlah Desa yang dilakukan Pengawasan Desa 38
6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal
1. Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang dilakukan Kerjasama 3
6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
1. Jumlah Rekomendasi BPK RI yang telah sesuai ditindaklanjuti Rekomendasi 150
2. Jumlah Rekomendasi APIP yang telah sesuai ditindaklanjuti Rekomendasi 250
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
1. Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Dokumen 19
Sub Kegiatan
6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
1. Jumlah Kasus kerugian negara/daerah yang ditangani Kasus 4
6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
1. Jumlah kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti Kegiatan 15
Program
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP Persen 85
Kegiatan
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
1. Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan Dokumen 4
Sub Kegiatan
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
1. Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dokumen 1
6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
1. Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Dokumen 3
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi
1. Jumlah dokumen Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Dokumen 93
Sub Kegiatan
6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi SAKIP OPD 56
2. Jumlah Wajib Lapor LHKASN yang patuh menyampaikan LHKASN Orang 12200
3. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Maturitas SPIP OPD 10
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
1. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi PMPRB OPD 10
2. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan Zona Integritas OPD 3
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan MCPKPK OPD 9
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
1. Jumlah Kegiatan Pencegahan Saber Pungli Kegiatan 3
2. Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan SPI OPD 50