Pengukuran Kinerja
Dinas Perhubungan
Periode: 2025

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET CAPAIAN
Kinerja
PERSENTASE
CAPAIAN
Kinerja
PAGU ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
PERSENTASE
REALISASI
ANGGARAN
EFISIENSI PENGGUNAAN
SUMBER DAYA
Tujuan ::
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselamatan Transportasi
101.22% Efisien
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselamatan Transportasi
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 82 83 101.22% Efisien
Sasaran ::
Meningkatnya Kualitas kinerja Pelayanan Perhubungan
101.22% 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00% Efisien
1.1 Meningkatnya Kualitas kinerja Pelayanan Perhubungan
1. Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat (SKM) Nilai 82 83 101.22% 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00% Efisien
Sasaran ::
Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan
133.43% 63.511.500.141,79 63.511.500.139,73 100,00% Efisien
1.2 Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan
1. Persentase Ketersediaan Prasarana Jalan Persen 32.24 51.304 159.13% 141,79 139,73 98,55% Efisien
2. Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan Persen 4.17 7.28 174.58% 58.261.500.000,00 58.261.500.000,00 100,00% Efisien
3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal Persen 27 27 100% 4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 100,00% Efisien
4. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan Persen 25 25 100% 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00% Efisien
Program
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Program
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Tujuan ::
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Dinas Perhubungan
0%
2 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Dinas Perhubungan
2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Nilai 84 0%
Sasaran ::
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur
0% 0 0 0%
2.2 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur
5. Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai 84 0% 0 0 0%
Program
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH