Indikator Kinerja
Dinas Sosial
Periode: 2022

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar
1. Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Persen 94.33
Sasaran
1.1 Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar
1. Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya Persen 94.00
Program
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1. Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Persen 86 1,295,000,000 H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL)
Kegiatan
1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1. Jumlah KAT yang diberdayakan Lembaga 1
Sub Kegiatan
1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1. Jumlah Dokumen Informasi KAT Dokumen 1
1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi Orang 50
Sub Kegiatan
1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1. Jumlah Peserta Orang 50
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah PSKS yang dikembangkan Orang 70
Sub Kegiatan
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Jumlah Pekerja Sosial Orang 20
1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Orang 20
1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1. jumlah lembaga Lembaga 20
1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1. Jumlah Lembaga Lembaga 1
2. Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Lembar 0
Program
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1. Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan Persen 100 80,000,000 H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL)
Kegiatan
1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan Orang 5
Sub Kegiatan
1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1. Jumlah Penerima Layanan Orang 50
Program
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Persen 100 2,196,935,000 H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL)
Kegiatan
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial Orang 200
Sub Kegiatan
1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan
1. Jumlah Penerima Layanan Orang 200
1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang
1. Jumlah Penerima Layanan Orang 200
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu
2. Jumlah Penerima Layanan Orang 50
1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1. Jumlah Penerima Layanan Orang 40
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1. Jumlah Penerima Layanan Orang 100
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan
1. Jumlah PMKS yang memperoleh Layanan Rujukan Orang 500
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial Orang 50
Sub Kegiatan
1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan
1. Jumlah PMKS yang memperoleh layanan Kedaruratan Orang 25
1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan
1. Jumlah PMKS yang memperoleh layanan Permakanan Orang 75
1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang
1. Jumlah PMKS yang memperoleh layanan Sandang Orang 50
1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu
1. Jumlah Penerima Alat Bantu dalam proses rehabilitasi Orang 30
1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1. Jumlah Penerima bimbingan Sosial dalam proses rehabilitasi Orang 50
1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1. Jumlah Penerima Layanan Orang 100
1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1. Jumlah Kerjasama antar Lembaga Dokumen 2
Program
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1. Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Persen 94.33 9,212,280,500 H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL)
2. Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Persen 100
Kegiatan
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1. Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara Orang 25
Sub Kegiatan
1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1. Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau Orang 25
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola Dokumen 2
Sub Kegiatan
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Dara Fakir Miskin Yang Dikelola Dokumen 2
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Dokumen Data Terpadu Dokumen 2
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KK 1500
1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1. Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi KK 125
Program
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten Persen 100 1,031,770,000 H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL)
Kegiatan
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial KK 1500
Sub Kegiatan
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan
2. Jumlah Korban Bencana Yang Memperoleh bantuan Permakanan KK 1500
1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang
1. -Jumlah korban bencana yang memperoleh bantuan sandang KK 1500
1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1. Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana Orang 0
1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial
1. Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana Orang 0
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1. Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana Desa/Kelurahan 1
Sub Kegiatan
1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1. Jumlah Kampung Siaga Bencana Desa 1
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1. Jumlah Taruna Siaga Bencana Orang 25
Program
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1. Presentase TMP yang di kelola Persen 100 2,147,000 H. HAMLY, SE
(KEPALA DINAS SOSIAL)
Kegiatan
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1. Jumlah TMP yang dipelihara Lokasi 2
Sub Kegiatan
1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Rehabilitasi Bangunan/Gedung 4
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1. -Jumlah TMP yang Dikelola Lokasi 4
Sasaran
1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial
1. Nilai SAKIP Nilai 78
Sasaran New
1.x.x Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti - -
Sasaran New
1.x.x Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) Persen 100
Sasaran New
1.x.x Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
1. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 Persen 100
Sasaran New
1.x.x Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
1. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah Predikat Baik (B) 60-70
Sasaran New
1.x.x Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
1. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar Persen 100
Sasaran New
1.x.x Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
1. Jumlah Inovasi Jumlah 1
Sasaran New
1.x.x Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
1. Capaian Output Kegiatan Persen 100
Sasaran New
1.x.x Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Sesuai Standar Pelayanan Minimal;
1. Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Persen 100
Sasaran New
1.x.x Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
1. Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persen 100