Indikator Kinerja
Kecamatan Tabang
Periode: 2022

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif Efisien Inovatif Transparan dan Akuntabel
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Nilai 80
Sasaran
1.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti Persen 80
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 80
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Persen 80
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Nilai 80
Program
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP Persen 75
()
2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan Persen 89.5
Kegiatan
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 80
Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
1. Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 100
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 0
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
1. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi Fasilitasi 80
Sub Kegiatan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi Fasilitasi 100
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1. Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kali 80
Sub Kegiatan
7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1. Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kali 100
7.01.02.2.03.02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta Kegiatan 0
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 80
Sub Kegiatan
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
1. Jumlah Perizinan Non Usaha yang dikeluarkan Kecamatan Berkas 0
7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
1. Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan yang dikeluarkan Kecamatan Berkas 0
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. Jumlah Kegiatan yang telah dilaksanakn terkait Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenang Kecamatan Kegiatan 0
2. Jumlah Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kecamatan Kegiatan 0
Program
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Persen 100
()
Kegiatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 80
Sub Kegiatan
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 0
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. Jumlah Kegiatan Rapat yang melibatkan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kegiatan 0
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1. Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kegiatan 80
Sub Kegiatan
7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kegiatan 0
Program
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 65
()
Kegiatan
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 100
Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 7
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen 100
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen 100
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 1
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 1
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Laporan 100
Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Orang 50
7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1. Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Laporan 100
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1. Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bulan 100
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1. Jumlah laporan Akuntansi SKPD Laporan 100
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 100
7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1. Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kali 100
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Dokumen 2
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1. Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Laporan 100
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan Unit 550
Sub Kegiatan
7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 100
7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan Laporan 100
7.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai Laporan 100
7.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Laporan 100
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Laporan 1
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan Laporan 100
7.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan Laporan 100
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian Orang 46
Sub Kegiatan
7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan Unit 100
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan Unit 100
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 100
7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1. Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan Unit 100
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1. Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Laporan 100
7.01.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
1. Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan Orang 100
7.01.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
1. Jumlah Pegawai Meninggal yang Dipulangkan Orang 0
7.01.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN
1. Jumlah ASN pindah Tugas Orang 100
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Orang 100
7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 100
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 100
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Layanan 35
Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jenis 100
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jenis 100
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1. Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Jenis 100
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jenis 100
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Unit 100
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan Buku 100
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
1. Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan Jenis 100
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1. Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas Orang 100
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Rapat 100
7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Jumlah Dokumen Arsip Dokumen 10
7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1. Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah Aplikasi 100
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan Unit 1
Sub Kegiatan
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Unit 0
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
1. Jumlah Mebel Unit 0
7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 0
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 0
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 0
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 12
Sub Kegiatan
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. Jumlah surat menyurat Bulan 100
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 12
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bulan 100
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS Orang 156
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Unit 12
Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Unit 100
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Unit 100
7.01.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1. Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Unit 100
7.01.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Unit 100
7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
1. Jumlah Mebel yang dipelihara Unit 100
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Unit 100
7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara Unit 100
7.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
1. Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara Unit 100
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi Unit 100
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 100
7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 100
7.01.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
1. Jumlah Tanah yang diberikan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Unit 0
Program
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Persen 100
()
Kegiatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Kegiatan 80
Sub Kegiatan
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
1. Jumlah Peserta Orang 90
7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
1. Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kegiatan 0
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Orang 65
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Program
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen 100
()
Kegiatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan Kegiatan 75
Sub Kegiatan
7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kegiatan 0
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
1. Jumlah Kegiatan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang difasilitasi Kegiatan 0
7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
1. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kegiatan 0
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
1. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional Kegiatan 0
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi Kali 0
7.01.05.2.01.06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
1. Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila Kegiatan 0
7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
1. Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah Kegiatan 0
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kegiatan 0
Program
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik Persen 60
()
Kegiatan
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Jumlah Desa Yang difasilitasi Desa 19
Sub Kegiatan
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
1. Jumlah Perdes dan PerKades yang disusun PERDES 0
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
1. Jumlah Desa yang difasilitasi Desa 0
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
1. Jumlah Desa yang difasilitasi Desa 0
7.01.06.2.01.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Desa yang sudah diterapkan PERDA 0
2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Desa yang sudah diterapkan PERDES 0
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
1. Jumlah Desa yang difasilitasi Desa 0
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1. Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pilkades Desa 0
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
1. Jumlah BPD yang difasilitasi Lembaga 0
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi 0
7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Desa yang disinkronkan Kegiatan 0
7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
1. Jumlah Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan Lokasi 0
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi Kegiatan 0
7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Lembaga 0
7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 0
7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
1. Jumlah MoU yang difasilitasi MoU 0
7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
1. Jumlah Desa yang difasilitasi Desa 0
7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Jumlah Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi Program 0
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
1. Jumlah Desa Yang didampingi diwilayahnya Desa 19
7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kegiatan 0
Sasaran New
1.x.x Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti - -
Sasaran New
1.x.x Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) Persen 100
Sasaran New
1.x.x Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
1. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 Persen 100
Sasaran New
1.x.x Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
1. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah Predikat Baik (B) 60-70
Sasaran New
1.x.x Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
1. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar Persen 100
Sasaran New
1.x.x Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
1. Jumlah Inovasi Jumlah 1
Sasaran New
1.x.x Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
1. Capaian Output Kegiatan Persen 100
Sasaran New
1.x.x Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya;
1. Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS Laporan 2