Indikator Kinerja
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Periode: 2022

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
2 Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Persen 65
Sasaran
2.1 Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang
1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Persen 65
Program
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
2. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Persen 65 1,820,000,000 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1. Indeks Perencanaan Tata Ruang Persen 10
Sub Kegiatan
1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
1.03.12.2.01.0013 SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
1. Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah PERDA 1
1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1. Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati PERBUP 2
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1. Jumlah peraturan bupati tentang penyelenggaraan tata ruang desa Dokumen 1
2. Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dokumen 0
1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang
1. Jumlah kecamatan yang sudah mendapatkan sosialisasi Kecamatan 4
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1. Indeks Pelaksanaan Tata Ruang Persen 16.77
Sub Kegiatan
1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1. Jumlah Materi Teknis Dokumen 2
1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
1. Jumlah Komunitas/Kelompok Komunitas 0
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1. Indeks Pemanfaatan Tata Ruang Persen 4.89
Sub Kegiatan
1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
1.03.12.2.03.0007 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1. Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan Berkas 100
2. jumlah Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dokumen 0
3. Jumlah kelurahan/desa yang melakukan konsultasi/supervisi Kelurahan 0
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
1. Persentase data dan informasi terkini Persen 20
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1. Indeks Pengendalian Tata Ruang Persen 6.87
Sub Kegiatan
1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal
1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1. Jumlah Materi Teknis Dokumen 1
2. Jumlah peraturan bupati tentang mengenai insentif dan disinsentif PERBUP 0
1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1. Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi Berkas 50
2. Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang Aplikasi 1
3. jumlah pengaduan yang terselesaikan Dokumen 50
1.03.12.2.04.03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1. Jumlah pelanggaran yang ditertibkan Berkas 50
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1. Jumlah rapat koordinasi Kegiatan 20
1 Terwujudnya tertib administrasi pertanahan
1. Cakupan Pelayanan Pertanahan Persen 60
Sasaran
1.1 Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan
1. Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi Persen 80
2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Persen 70
3. Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat Persen 83
4. Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat Persen 82
5. Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat Persen 55
Program
2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 74 12,251,906,166 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 15
Sub Kegiatan
2.10.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun Dokumen 10
2.10.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen 5
2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Laporan 12
Sub Kegiatan
2.10.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan Laporan 74
2.10.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Laporan 2
2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Dokumen 1
Sub Kegiatan
2.10.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.10.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
2.10.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Dokumen 2
2.10.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 1
Sub Kegiatan
2.10.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan Unit 124
2.10.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1. Jumlah Laporan Data Pegawai Laporan 5
2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan 7
Sub Kegiatan
2.10.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jenis 15
2.10.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jenis 45
2.10.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jenis 4
2.10.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. - Jumlah Barang Cetakan Jenis 35000
2. - Jumlah Penggandaan Lembar 35000
2.10.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan Buku 3000
2.10.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. -Jumlah Rapat Rapat 20
2.10.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Jumlah Dokumen Dokumen 2
2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan
2.10.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 12
Sub Kegiatan
2.10.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rekening 5
2.10.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Jumlah penyediaan tenaga pendukung Non PNS Orang 51
2. Jumlah Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor Orang 8
2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah Unit 13
Sub Kegiatan
2.10.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Unit 6
2.10.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara Unit 8
2.10.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.10.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. - Jumlah gedung yang dilakukan rehab Bangunan/Gedung 1
Program
2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persen 15 110,000,000 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1
Sub Kegiatan
2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Dokumen 1
Program
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
1. Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi Persen 80 275,000,000 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 22
Sub Kegiatan
2.10.04.2.01.0003 Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota
2.10.04.2.01.0004 MEDIASI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.10.04.2.01.0005 INVENTARISASI KASUS PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Tersedianya Informasi rencana lahan pembangunan yang tidak bersengketa dan jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah kota Dokumen 2
2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen 20
Program
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
1. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Persen 70 250,000,000 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah laporan hasil Penyelesaian MasalahGanti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persen 6
Sub Kegiatan
2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Dokumen 1
2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 5
Program
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
1. Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat Persen 83 300,000,000 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum Dokumen 2
Sub Kegiatan
2.10.06.2.01.0008 INVENTARISASI SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
1. Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum Dokumen 1
2.10.06.2.01.02 Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Dokumen 1
2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaran Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota Dokumen 1
2.10.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Dokumen 1
2.10.06.2.02 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Hasil Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1
Sub Kegiatan
2.10.06.2.02.01 Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1
2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1
Program
2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
1. Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat Persen 15 75,000,000 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota Dokumen 1
Sub Kegiatan
2.10.07.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Dokumen 1
2.10.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Dokumen 0
2.10.07.2.01.03 Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
1. Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat Dokumen 0
Program
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
1. Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat Persen 55 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
1. Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong Dokumen 1
Sub Kegiatan
2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong Dokumen 1
2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
1. Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Kegiatan 1
Sub Kegiatan
2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
1. Jumlah Laporan hasil kegiatan inventariasasi tanah kosong Dokumen 1
2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong
1. Jumlah Dokumen Dokumen 1
Program
2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
2. Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat Persen 82 150,000,000 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah
1. Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT Dokumen 1
Sub Kegiatan
2.10.09.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT Kecamatan 18
2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Dokumen 1
Program
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
1. Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah Persen 76 100,000,000 SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
(KEPALA DINAS)
Kegiatan
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Dokumen 3
Sub Kegiatan
2.10.10.2.01.0005 Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul
2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
1. Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Dokumen 1
2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota Dokumen 0
2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
1. Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota Dokumen 0
Sasaran New
1.x.x Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti - -
Sasaran New
1.x.x Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) Persen 100
Sasaran New
1.x.x Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
1. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 Persen 100
Sasaran New
1.x.x Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
1. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah Predikat Baik (B) 60-70
Sasaran New
1.x.x Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
1. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar Persen 100
Sasaran New
1.x.x Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
1. Jumlah Inovasi Jumlah 1
Sasaran New
1.x.x Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
1. Capaian Output Kegiatan Persen 100
Sasaran New
1.x.x Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
1. Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persen 100