Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja
Periode: 2025

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
1. tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah Persen 46
Sasaran
1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah
1. Jumlah pelanggaran produk hukum daerah Kali 900
Program
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persen 86
2. Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan) Persen 100
Kegiatan
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Penurunan Angka Penanganan Gangguan Trantibum Kasus 900
Sub Kegiatan
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
1. Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum Kali 2214
1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1. Persentase penindakan gangguan Trantibum Persen 100
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1. Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kali 4
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Jumlah regu Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rekening 25
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1. jumlah anggota SATPOL PP dan LINMAS yang mengikuti diklat penegakan perda Orang 200
1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Jumlah Dokumen Kerjasama Dokumen 5
1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara Unit 30
1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
1. jumlah Dokumen SOP trantibum Dokumen 0
1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
1. persentase layanan dampak penegakan perda Persen 100
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1. Jumlah PERDA yang ditegakkan PERDA 3
Sub Kegiatan
1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1. jumlah frekuensi sosialisasi perda/perkada Kali 4
1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1. Jumlah temuan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kali 75
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1. Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti Kali 75
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina Orang 1
Sub Kegiatan
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1. jumlah SATPOL PP yang bersertifikat PPNS Orang 1