Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Periode: 2025

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
2 Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara
1. Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang ditindaklanjuti Persen 100
Sasaran
2.1 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat
1. Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak Kali 20
Program
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1. Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti Persen 100
Kegiatan
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Dokumen 12
Sub Kegiatan
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1. Jumlah laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik Laporan 300
8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah laporan fasilitasi forkopimda Laporan 50
Sasaran
2.2 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas
1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas Persen 3.63
Program
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan Persen 2.17
Kegiatan
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Dokumen 12
Sub Kegiatan
8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1. Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan Orang 500
8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
1. Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan Orang 400
Program
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1. Persentase ormas yang tertib administrasi Persen 12.9
Kegiatan
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dokumen 30
Sub Kegiatan
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1. Jumlah Ormas yang difasilitasi Ormas 30
Program
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud Persen 1.45
Kegiatan
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Dokumen 5
Sub Kegiatan
8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1. Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan Orang 600
8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1. Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud Laporan 18
Sasaran
2.3 Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah
1. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi Persen 5.62
Program
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1. Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah Persen 14.51
Kegiatan
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri Dokumen 12
Sub Kegiatan
8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan Orang 460
8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1. Jumlah parpol yang difasilitasi terkait pembinaan, verifikasi,penyaluran dan monev bankeu parpol Parpol 16
8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
1. Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah Laporan 24
1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol
1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol Nilai 64
Sasaran
1.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Nilai 64
Program
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 89
Kegiatan
8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 6
Sub Kegiatan
8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 3
8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 3
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Laporan 20
Sub Kegiatan
8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Orang 900
8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1
8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 18
8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Dokumen 3
Sub Kegiatan
8.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Laporan 3
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 4
Sub Kegiatan
8.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 75
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan 6
Sub Kegiatan
8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jenis 4
8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jenis 29
8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jenis 38
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Unit 5
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Rapat 225
8.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK) Berkas 2500
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 100
Sub Kegiatan
8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Barang Milik Daerah Kali 9
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 12
Sub Kegiatan
8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. Jumlah surat menyurat Bulan 12
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 12
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS Bulan 12
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100
Sub Kegiatan
8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Unit 30
8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Unit 40
8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Unit 43
8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi Unit 2