Indikator Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Periode: 2025

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET PELAKSANAAN
I II III IV
1 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 73
Sasaran
1.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD
1. Predikat akuntabilitas BPKAD Nilai 71.5
2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
1. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah Skor 7.3
Sasaran
2.0
Sasaran
2.0
Sasaran
2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaoran dan Pertanggungjawaban Keuangan Dokumen 29
2. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumen 29
Program
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Persentase Tahapan Penyusunan APBD Teapt Waktu Persen 100
0
0
0
0
2. Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik Persen 100
0
0
0
0
3. Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran Persen 100
0
0
0
0
4. Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran Persen 100
0
0
0
0
5. Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu Persen 100
0
0
0
0
6. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi Persen 100
0
0
0
0
7. Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Persen 100
0
0
0
0
8. Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah Persen 100
0
0
0
0
9. Persentase Transaksi Non Tunai Persen 100
0
0
0
0
10. Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu Persen 90
0
0
0
0
11. Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan Persen 100
0
0
0
0
12. Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa Persen 100
0
0
0
0
Kegiatan
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1. Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah Persen 100
Sub Kegiatan
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
1. Dokumen KUA PPAS Dokumen 1
5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1. Dokumen KUA PPAS Perubahan Dokumen 1
5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
1. Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD OPD 60
5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
1. Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD OPD 60
5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
1. Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD OPD 60
5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
1. Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD OPD 60
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1. Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD RAPERDA 1
2. Rancangan perda tentang APBD RAPERDA 1
5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD RAPERDA 1
2. Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD RAPERDA 1
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD RAPERBUP 1
5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
1. Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapat. RAPERBUP 1
5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
1. Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD RAPERBUP 1
5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
1. Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Laporan 1
5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota OPD 60
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1. Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persen 90
Sub Kegiatan
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
1. Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Laporan 1
5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
1. Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Laporan 1
5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
1. Pelaporan Penerimaan Dana Transfer Bulan 12
5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
1. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Dokumen 1
5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
1. Dokumen SP2D Dokumen 1000
5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD 60
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persen 100
Sub Kegiatan
5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
1. Neraca Daerah akhir tahun Dokumen 1
5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
1. Laporan Keuangan Semesteran Dokumen 2
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
1. Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 2
5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Dokumen Rekonsiliasi Belanja Dokumen 4
2. Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD Dokumen 4
5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
1. Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD RAPERDA 1
2. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD RAPERDA 1
5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi OPD 60
5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa Persen 100
Sub Kegiatan
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
1. Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga Persen 100
5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
1. Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Desa 193
Program
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016 Persen 100
0
0
0
0
2. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan Persen 100
0
0
0
0
3. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD Persen 100
0
0
0
0
4. Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD Persen 100
0
0
0
0
Kegiatan
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Jumlah BMD yang dikelola Persen 100
Sub Kegiatan
5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga
1. Jumlah Dokumen Standar Harga Dokumen 1
5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD Dokumen 1
5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
1. Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD Dokumen 1
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah
1. Jumlah Dokumen BMD yang diamankan Dokumen 1
5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah
1. Jumlah Dokumen BMD yang dinilai Dokumen 1
5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
1. Jumlah Dokumen BMD yang dioptimalkan Dokumen 1
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD Dokumen 1
5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
1. Jumlah Dokumen Laporan BMD Dokumen 1
5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan BMD OPD 60
Sasaran
2.2 Optimalisasi pengelolaan aset daerah
1. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Persen 100