Indikator Kinerja
Kecamatan Muara Badak
Periode: 2025

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET Dokumen RKT
Sasaran
1.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti Persen 80
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 78
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Persen 35
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Nilai 0
Program
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan Persen 100
Kegiatan
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Kegiatan 1
Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Prosentase efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Persen 1
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Nilai 0
Sub Kegiatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. prosentase efektifitas pelayanan kepada masyarakat Persen 1
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 80
Sub Kegiatan
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
1. Jumlah Pelaksanaan Urusan Pelayanan Perizinan Non Usaha Berkas 0
7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP Persen 1000
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 80
Program
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Persen 79
Kegiatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Kali 6
Sub Kegiatan
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
1. Jumlah peserta Musrenbang Orang 300
7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
1. Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Desa 13
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Kegiatan 4
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Program
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Persen 100
Kegiatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan 2
Sub Kegiatan
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang bersinergi Laporan 1
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1. Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kegiatan 0
Sub Kegiatan
7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. jumlah koordinasi dengan perangkat daerah Kegiatan 0
Program
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen 100
Kegiatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 1
Sub Kegiatan
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
1. Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kegiatan 1
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. jumlah penanganan konflik sosial Kegiatan 1
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 0
Program
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik Persen 77
Kegiatan
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Persen 4
Sub Kegiatan
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
1. Jumlah Desa Yang difasilitasi Desa 13
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1. Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi Kegiatan 5
7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
1. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan Persen 1
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
1. jumlah pendampingan desa Desa 0
Sasaran
1.2
Program
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 74
Kegiatan
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 7
Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.0009 PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
7.01.01.2.01.0010 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Penyusunan RKA Dokumen 1
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen Penyusunan RKA Dokumen 1
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan 1
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Laporan 3
Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. -Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Orang/Bulan 25
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen 2
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 1
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah Unit 2
Sub Kegiatan
7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan Laporan 1
7.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Laporan 0
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan Laporan 1
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 2
Sub Kegiatan
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan Stell 0
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1. jumlah laporan administrasi Kepegawaian Dokumen 0
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Orang 2
7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kali 0
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan 3205
Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah kompenen listrik yang tersedia Jenis 6
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jenis 30
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia Jenis 2
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Lembar 2000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1. Jumlah tamu yang berkunjung Orang 10
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Rapat 150
7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Jumlah arisp yang di penatausahakan Berkas 1000
7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1. Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah Aplikasi 1
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 12
Sub Kegiatan
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 0
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
1. jumlah pengadaan mebel Unit 4
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
1. jumlah aset tetap lainnya Jenis 0
7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 8
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 311
Sub Kegiatan
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. Jumlah surat menyurat Lembar 300
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah rekening yang di sediakan Rekening 96
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah jenis jasa yang disediakan Jenis 2
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Jumlah orang jasa pelayanan umum Orang 14
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah Kali 49
Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Unit 4
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Mesin dan peralatan yang terpelihara Unit 2
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 1
7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. JUmlah Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara Unit 25