Indikator Kinerja
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Periode: 2022

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
2 Meningkatnya partisipasi Pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
1. Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun Kawasan 2
Sasaran
2.1 Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru
1. Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans Dokumen 2
Program
3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1. Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan Kawasan 2 150,000,000 Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
(Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
2. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan Kawasan 1
Kegiatan
3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Dokumen 1
Sub Kegiatan
3.32.02.2.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
1. Jumlah dokumen Identifikasi Kawasan Transmigrasi (RKT) Dokumen 2
3.32.02.2.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
2. Jumlah Kegiatan fasilitasi Penetapan Kawasan sesuai regulasi. Kegiatan 1
3.32.02.2.01.03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
1. Jumlah dokumen penyediaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Kegiatan 0
3.32.02.2.01.04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
1. Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Dokumen 1
Program
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1. Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun Kawasan 0 0 Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
(Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
Kegiatan
3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya Unit 0
Sub Kegiatan
3.32.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah dokumen Terintegrasinya pelaksanaan pembangunan transmigtrasi. Dokumen 0
3.32.03.2.01.02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
2. Jumlah Terbangunnya Unit Permukiman Transmigrasi Unit 0
3.32.03.2.01.03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
1. Jumlah penataan pemukiman disekitar Lokasi Kawasan KK 0
3.32.03.2.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah penempatan transmigran dari satu daerah KK 0
3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi
1. Jumlah dokumen penyampaian program transmigrasi terhadap masyarakat lokal. Dokumen 0
3.32.03.2.01.06 Pelatihan Transmigrasi
1. jumlah Peningkatan keterampilan transmigran lokal KK 0
3.32.03.2.01.07 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
1. hubungan sosial transmigram sesuai kearifan lokal KK 0
Program
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1. Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans Dokumen 1 125,000,000 Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
(Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
Kegiatan
3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
1. Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans Dokumen 0
Sub Kegiatan
3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
1. Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KK 0
3.32.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
1. Tersedianya sarana dan pra-sarana di Satuan Permukiman Paket 0
3 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Nilai 70.11
Sasaran
3.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 70.11
Program
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Nilai 70.11 12,790,069,265 Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
(Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
Kegiatan
2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 8
Sub Kegiatan
2.07.01.2.01.0008 PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH
2.07.01.2.01.0009 PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
2.07.01.2.01.0010 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Dokumen 5
2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen 0
2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 0
2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1
2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1
2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 1
2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Laporan 1
Sub Kegiatan
2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah ASN Orang 83
2. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Orang 83
2.07.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1. Jumlah ASN Orang 0
2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1. Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bulan 0
2.07.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Rapat 0
2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kali 0
2.07.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja Persen 100
2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah dokumen Dokumen 1
2.07.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 0
2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan Laporan 1
Sub Kegiatan
2.07.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 0
2.07.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Barang Milik Daerah Kali 0
2.07.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai Laporan 0
2.07.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Laporan 0
2.07.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Laporan 1
2.07.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan Laporan 0
2.07.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Dokumen 0
2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah ASN Orang 124
Sub Kegiatan
2.07.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Orang 0
2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1. Orang 0
2.07.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Orang 0
2.07.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Orang 0
2.07.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Orang 126
2.07.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Orang 0
2.07.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN
1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Orang 0
2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Pelatihan Orang 15
2.07.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Orang 83
2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Jumlah peserta bimbingan teknis Orang 10
2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan 8
Sub Kegiatan
2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jenis 182
2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit 62
2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1. Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Jenis 0
2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jenis 62
2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Unit 8
2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan Buku 0
2.07.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
1. Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan Jenis 0
2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1. Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas Orang 625
2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat‑rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Orang 240
2.07.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Tata Kelola Arsip Nilai 1
2.07.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1. Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah Aplikasi 0
2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah Unit 1
Sub Kegiatan
2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan Unit 0
2.07.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan Unit 0
2.07.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar
1. Jumlah alat besar yang diadakan Unit 0
2.07.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan Unit 0
2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
1. Jumlah mebel yang diadakan Unit 0
2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Peralatan dan mesin lainya yang diadakan Unit 0
2.07.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
1. jumlah aset lainya yang diadakan Unit 0
2.07.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
1. Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara Unit 0
2.07.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung kantor bangunan lainya yag di adakan Unit 1
2.07.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan Unit 8
2.07.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan Unit 420
2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 12
Sub Kegiatan
2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. Jumlah Materai dan Perangko yang disediakan Lembar 400
2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 144
2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jenis 173
2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS Bulan 32
2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara Unit 30
Sub Kegiatan
2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Unit 24
2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Unit 0
2.07.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1. Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Unit 0
2.07.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Unit 0
2.07.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
1. Jumlah Mebel yang dipelihara Unit 0
2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Unit 0
2.07.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara Unit 0
2.07.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
1. Jumlah Aset tak berwujud Aplikasi 1
2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung yang dipelihara/direhab Bangunan/Gedung 0
2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 0
2.07.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 3
2.07.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
1. Jumlah tanah yang dipelihara Persil 0
1 Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja
1. Tingkat Kesempatan Kerja Persen 95.06
Sasaran
1.1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,
1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen 12.82
Program
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persen 12.82 5,650,000,000 Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
(Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
2. Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN Unit 1
Kegiatan
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
1. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Orang 300
Sub Kegiatan
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
1. -Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi Orang 300
2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
1. Jumlah LPK yang Mempunyai Pelatihan Instruktur dan Mendapatkan Bantuan Sarana Prasarana Lembaga 15
2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2. Jumlah Sarana Prsasarana Pelatihan Kerja Paket 0
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
1. Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia Lembaga 15
Sub Kegiatan
2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
1. Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia Lembaga 17
2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
1. Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar dan mempunyai ijin Lembaga 0
Sub Kegiatan
2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
1. -Jumlah sumberdaya perizinan aplikasi perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi Lembaga 0
2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
1. Jumlah perusahaan kecil yang produktif Perusahaan 25
Sub Kegiatan
2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
2. Jumlah Terlaksananya konsultasi produktivitas terhadap perusahaan kecil UMKM 25
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas Persen 0
Sub Kegiatan
2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
1. Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas Perusahaan 0
Sasaran
1.2 Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru
1. Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Ditempatkan Persen 6.41
Program
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2. Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan Persen 100 0 Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
(Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
Kegiatan
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
1. Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah Dokumen 1
Sub Kegiatan
2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
1. -Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro Perusahaan 0
2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
1. -Jumlah perusahaan yang  menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota. Data 0
Program
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten Persen 6.41 1,805,000,000 Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
(Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
Kegiatan
2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah layanan antar kerja Layanan 2
Sub Kegiatan
2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
1. Jumlah sumber daya layanan antar kerja Orang 0
2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja
1. Jumlah data lowongan dan penempatan tenaga kerja Dokumen 0
2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
1. Jumlah peserta yang disuluh dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja Orang 0
2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
1. Jumlah unit layanan disabilitas Unit 0
2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja
3. Jumlah warga miskin tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi keterampilan kerja dan berwirausaha Orang 155
2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Dokumen Dokumen 0
Sub Kegiatan
2.07.04.2.02.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
1. Jumlah sumber daya yang dilatih Orang 0
2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
1. Jumlah LPTKS yang terawasi Lembaga 0
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
1. Jumlah informasi pasar kerja Event 1
Sub Kegiatan
2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
1. Jumlah aplikasi yang di pelihara Unit 0
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
1. Jumlah ipk online Aplikasi 0
2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja
2. Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja Event 1
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah PMI yang terlindungi Orang 0
Sub Kegiatan
2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
1. Terlaksananya pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Orang 0
2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
1. Tersedianya layanan calon pekerja migren Orang 0
2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
1. jumlah pekerja migran indonesia yang telah di berdayakan Orang 0
2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah perpanjangan IMTA Orang 0
Sub Kegiatan
2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah perpanjangan IMTA Orang 0
Sasaran
1.3 Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis
1. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi Persen 100
Program
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi Persen 100 475,000,000 Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
(Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
Kegiatan
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan Perusahaan 28
Sub Kegiatan
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
1. Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan. Perusahaan 20
2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
1. Jumlah Perjanjian kerjasama bagi Perusahaan yang didaftarkan Perusahaan 0
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
1. Jumlah data dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jamsostek Dokumen 2
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundang Undangan Perusahaan 50
Sub Kegiatan
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial di perusahaan Perusahaan 0
2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi penyelesaiannya/Jumlah Dokumen kerawanan Hubungan Industrial Kasus 125
2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
1. Persentase Perusahaan yang telah di verifikasi dan di Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta afiliasi. Persen 2.94
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dokumen 1
2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
1. Jumlah fasilitasi kepatuhan dan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasiitasi kesejahteraan pekerja Perusahaan 0
Sasaran New
1.x.x Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
1. Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti - -
Sasaran New
1.x.x Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) Persen 100
Sasaran New
1.x.x Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
1. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 Persen 100
Sasaran New
1.x.x Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
1. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah Predikat Baik (B) 60-70
Sasaran New
1.x.x Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
1. Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar Persen 100
Sasaran New
1.x.x Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
1. Jumlah Inovasi Jumlah 1
Sasaran New
1.x.x Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
1. Capaian Output Kegiatan Persen 100
Sasaran New
1.x.x Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
1. Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persen 100