Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode: 2022

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET Dokumen RKT
Sasaran
1.2 Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
1. Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nilai 2.96
Program
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 82.00
Kegiatan
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 21
Sub Kegiatan
2.16.01.2.01.0008 PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH
2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 7
2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 14
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Laporan 2
Sub Kegiatan
2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Orang 984
2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 3
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Dokumen 4
Sub Kegiatan
2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Laporan 4
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 1
Sub Kegiatan
2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Orang 15
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan 5
Sub Kegiatan
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jenis 45
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jenis 6
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Unit 70000
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Rapat 2100
2.16.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK) Berkas 50
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 100
Sub Kegiatan
2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 100
2.16.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Persen 100
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 12
Sub Kegiatan
2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. Jumlah surat menyurat Bulan 12
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 12
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bulan 12
2. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS Bulan 12
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah Unit 100
Sub Kegiatan
2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Unit 22
2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi Unit 1
2.16.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 3
Program
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
1. Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD Persen 100
Kegiatan
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Sistem Informasi yang dikelola Sistem 100
Sub Kegiatan
2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
1. Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD OPD 20
2. Jumlah Kapasitas Bandwith Mbps 400
3. Jumlah BTS yang dipelihara BTS 22
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah OPD OPD 58
Sub Kegiatan
2.16.03.2.02.0015 FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA
2.16.03.2.02.0018 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIU ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH
2.16.03.2.02.0019 KOORDINASI PELAKSANAAN MANAJEMEN SPBE
2.16.03.2.02.0020 PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH
2.16.03.2.02.0023 KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS
2.16.03.2.02.0024 PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
2.16.03.2.02.0025 KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERINTEGRASI
2.16.03.2.02.0028 KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBEDAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE
2.16.03.2.02.0030 PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE
2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum Dokumen 3
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Server yang dikelola Server 15
2. Jumlah Lisensi Lisensi 1
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
1. Jumlah Aplikasi Aplikasi 2
2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
1. Jumlah Laporan Laporan 2
2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
1. Jumlah desa yang disediakan jaringan internet Desa 23
2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
1. Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO Orang 6
2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
1. Jumlah OPD OPD 58
Program
Sasaran
1.3 Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE
1. Indeks Domain Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nilai 3.25
Program
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1. Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Persen 100
Kegiatan
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola Aplikasi 840
Sub Kegiatan
2.16.02.2.01.0014 RELASI MEDIA
2.16.02.2.01.0015 KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
2.16.02.2.01.0016 DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
2.16.02.2.01.0017 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2.16.02.2.01.0018 SOSIALISASI PERATURAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01.0019 MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK
2.16.02.2.01.0020 DISEMINASI INFORMASI
2.16.02.2.01.0021 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01.0022 PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01.0023 PENYUSUNAN KONTEN
2.16.02.2.01.0024 PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
1. Jumlah Rancangan Regulasi Regulasi 1
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
1. Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor Laporan 30
2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
1. Jumlah Laporan Laporan 5
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
1. Jumlah Konten Video yang dikelola Konten Video 120
2. Jumlah Konten Streaming yang dikelola Konten Streaming 120
3. Jumlah Konten Radio yang dikelola Konten Radio 120
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1. Jumlah Media Internal yang dikelola Media 3
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik
1. Jumlah PPID yang dibina PPID 58
2. Jumlah Pengaduan yang di Kelola Pengaduan 12
2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media
1. Jumlah Media Massa Media 3
2. Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kegiatan 12
2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
1. Jumlah Orang yang dibina Orang 200
2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
1. Jumlah Rapat Koordinasi Kali 5
2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
1. Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan Orang 120
2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
1. Jumlah Rapat Koordinasi Kali 5
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
1. Jumlah Rapat Koordinasi Kali 6
Sasaran
1.4 Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE
1. Indeks Domain Manajemen SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nilai 3.05
Program
Program
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1. Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia Persen 100
Kegiatan
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia OPD 58
Sub Kegiatan
2.20.02.2.01.0007 PENGINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01.0008 PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL
2.20.02.2.01.0009 PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01.0010 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA
2.20.02.2.01.0011 PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR
2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1. Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Dokumen 1
2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
1. Jumlah Peserta Bimtek/Diklat Peserta 136
2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral
1. Jumlah Dokumen Metadata Dokumen 1
2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur
1. Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral Unit 5
Program
Program
Sasaran
1.5 Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE
1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nilai 2.81
Program
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1. Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi Persen 18.97
Kegiatan
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah OPD 11
Sub Kegiatan
2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi Regulasi 1
2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan Dokumen 1
2. Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek Orang 2
2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
1. Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik OPD 11
2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Layanan 1
2. Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI Kali 1
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah Layanan 1
Sub Kegiatan
2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah Layanan 1