Indikator Kinerja
Kecamatan Loa Kulu
Periode: 2025

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Efektif,Efisien,Inovatif, Transparan dan Akuntabel
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Nilai 72
Sasaran
1.1 1. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti Persen 74
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 65
Program
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP Persen 100
2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan Persen 100
Kegiatan
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kali 30
Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
1. Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 15
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
1. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi Fasilitasi 12
Sub Kegiatan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Nilai 75
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti Persen 75
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 65
Sub Kegiatan
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP Persen 100
7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Berkas 500
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 125
Program
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti Persen 74
Kegiatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen 67
Sub Kegiatan
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 75
Program
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 74
Kegiatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Persen 75
Sub Kegiatan
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 75
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan 78
Program
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik Persen 72
Kegiatan
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Jumlah Desa Yang difasilitasi Desa 15
Sub Kegiatan
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
1. Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Persen 78
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Program
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Persen 64
Kegiatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Persen 64
Sub Kegiatan
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
1. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Persen 16
7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Persen 75
2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan 75
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sasaran
1.2
1. Nilai SAKIP Nilai 76
Program
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 76
Kegiatan
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 12
Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.0009 PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
7.01.01.2.01.0010 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 85
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 90
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 80
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen 70
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 4
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Laporan 5
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Laporan 48
Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Orang 62
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Dokumen 5
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah Unit 50
Sub Kegiatan
7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Barang Milik Daerah Kali 5
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan Laporan 5
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen 65
Sub Kegiatan
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan Unit 65
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Layanan 100
Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jenis 30
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jenis 15
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1. Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Jenis 30
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jenis 40
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Unit 3000
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan Buku 720
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1. Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas Orang 50
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Rapat 45
7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK) Berkas 1000
7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Unit 50
Sub Kegiatan
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
1. Jumlah Mebel yang dipelihara Unit 2
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Unit 3
7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 3
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 5
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 12
Sub Kegiatan
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. Jumlah surat menyurat Bulan 600
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 72
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS Bulan 361
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah Kali 50
Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Unit 6
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persen 5
7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi Unit 5