Indikator Kinerja
Kecamatan Kenohan
Periode: 2025

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET PELAKSANAAN
I II III IV
1 Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Nilai 85
Sasaran
1.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti Persen 8.50
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 8.50
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Persen 0
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Nilai 0
Program
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP Persen 100
0
0
0
0
2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan Persen 100
0
0
0
0
Kegiatan
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 170
Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
1. Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kali 50
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 120
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
1. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi Fasilitasi 6
Sub Kegiatan
7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
1. Jumlah Kegiata Perencanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan yang dilaksanakan Kegiatan 2
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi Kegiatan 2
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan 2
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1. Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kali 6
Sub Kegiatan
7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1. Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kali 4
7.01.02.2.03.02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Kegiatan 2
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 2
Sub Kegiatan
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
1. Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan Berkas 125
7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
1. Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan Berkas 25
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Kegiatan 2
Program
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Persen 100
0
0
0
0
Kegiatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Kegiatan 9
Sub Kegiatan
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
1. Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Orang 150
7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
1. Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kegiatan 5
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Kegiatan 3
Program
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Persen 7
0
0
0
0
Kegiatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan 7
Sub Kegiatan
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Kegiatan 2
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kegiatan 5
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1. Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kegiatan 2
Sub Kegiatan
7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Kegiatan 2
Program
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen 18
0
0
0
0
Kegiatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 18
Sub Kegiatan
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kegiatan 2
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
1. Jumlah Kegiatan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang Difasilitasi Kegiatan 3
7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
1. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kegiatan 2
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
1. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional Kegiatan 2
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Fasiltasi Kali 3
7.01.05.2.01.06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
1. Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila Kegiatan 2
7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
1. Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Kegiatan 2
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kegiatan 2
Program
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik Persen 75
0
0
0
0
Kegiatan
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Jumlah Desa Yang difasilitasi Desa 9
Sub Kegiatan
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
1. Jumlah Perdes dan PerKades yang disusun PERDES 9
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
1. Jumlah desa yang difasilitasi Desa 0
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
1. Jumlah desa yang difasilitasi Desa 9
7.01.06.2.01.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan desa yang sudah diterapkan PERDES 5
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
1. Jumlah desa yang difasilitasi Desa 2
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1. Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades Desa 1
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
1. Jumlah BPD yang difasilitasi Kali 1
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1. Jumlah Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi 0
7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
1. Jumlah Kegiatan Pembangunan desa yang disinkronkan Kegiatan 5
7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
1. Jumlah Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan Lokasi 0
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi Kegiatan 2
7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Lembaga 2
7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 5
7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
1. Jumlah MoU yang difasilitasi MoU 3
7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
1. Jumlah desa yang difasilitasi Desa 3
7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Jumlah Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi Program 3
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
1. Jumlah Desa Yang didampingi diwilayahnya Desa 9
7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan Pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Kegiatan 2
Program
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 14
0
0
0
0
Kegiatan
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 14
Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen 2
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 2
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen 2
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 2
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 2
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Laporan 56
Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Bulan 12
7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1. Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Laporan 4
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1. Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bulan 12
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1. Jumlah laporan Akuntansi SKPD Laporan 8
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 2
7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1. Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kali 4
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 12
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1. Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Laporan 2
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan Unit 2503
Sub Kegiatan
7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1
7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan Unit 500
7.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai Unit 500
7.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Unit 500
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Laporan 2
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan Unit 500
7.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan Unit 500
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian Orang 24
Sub Kegiatan
7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan Unit 125
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan Unit 40
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1. Jumlah pegawai yang mendapatkan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Orang 40
7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1. Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan Unit 15
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1. Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Laporan 40
7.01.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
1. Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan Orang 5
7.01.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
1. Jumlah Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas dalam pemulangan Orang 5
7.01.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN
1. Jumlah ASN pindah Tugas Orang 5
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Orang 5
7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 15
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jenis 5
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Layanan 175
Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Unit 15
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Unit 21
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1. Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Unit 5
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Unit 1020
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jenis 5
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jenis 6
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
1. Jumlah Bahan/Material yang disediakan Kali 30
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1. Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas Kali 30
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Kali 50
7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1. Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan Kegiatan 2
7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1. Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan Bulan 2
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan Unit 75
Sub Kegiatan
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 2
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unit 0
7.01.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar
1. Jumlah Pengadaan Alat Besar Unit 0
7.01.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1. Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Unit 0
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
1. Jumlah Pengadaan Mebel Unit 5
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 2
2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan Unit 1
7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
1. Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Unit 0
7.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
1. Pengadaan Aset Tak Berwujud Unit 0
7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 1
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 3
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 1
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 12
Sub Kegiatan
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1. Jumlah surat menyurat Lembar 400
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening 96
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit 3
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1. Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Orang 168
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Unit 33
Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Unit 0
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Unit 4
7.01.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1. Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Unit 0
7.01.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Unit 0
7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
1. Jumlah Mebel yang dipelihara Unit 50
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Unit 25
7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara Unit 1
7.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
1. Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara Unit 2
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi Unit 1
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi Unit 1
7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi Unit 1
7.01.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
1. Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Unit 0