Indikator Kinerja
Kecamatan Muara Muntai
Periode: 2025

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET Dokumen RKT
Sasaran
1.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti Persen 90
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 68
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Persen 0
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Nilai 0
Program
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP Persen 100
2. Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan Persen 88.5
Kegiatan
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan 5
Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 10
Sub Kegiatan
7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1. Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kali 25
Sub Kegiatan
7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Kegiatan 2
Sub Kegiatan
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. Jumlah Kegiatan Kegiatan 10
Program
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 77
Kegiatan
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 5
Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.0008 PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH
7.01.01.2.01.0009 PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
7.01.01.2.01.0010 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 80
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1. Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 25
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 25
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1. Jumlah dokumen Dokumen 50
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Rapat 25
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 10
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 1
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Laporan 75
Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Orang 57
7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1. Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Laporan 100
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1. Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bulan 50
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1. Jumlah laporan Akuntansi SKPD Laporan 10
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1
7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1. Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kali 3
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1. Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Dokumen 7
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1. Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Laporan 0
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan Unit 230
Sub Kegiatan
7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1
7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan Laporan 10
7.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Laporan 50
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Laporan 50
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Dokumen 0
Sub Kegiatan
7.01.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
7.01.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
7.01.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
7.01.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
7.01.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah
7.01.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah
7.01.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian Orang 44
Sub Kegiatan
7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
7.01.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7.01.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
7.01.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Layanan 8
Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan Unit 20
Sub Kegiatan
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar
7.01.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Bulan 12
Sub Kegiatan
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Unit 10
Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
7.01.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
7.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
Program
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Persen 100
Kegiatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan 5
Sub Kegiatan
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1. Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kegiatan 5
Sub Kegiatan
7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******)
1. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persen 15
Sub Kegiatan
7.01.04.2.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)
7.01.04.2.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******)
7.01.04.2.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah******)
1. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi Fasilitasi 0
Sub Kegiatan
7.01.04.2.04.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******)
Program
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen 100
Kegiatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Nilai 90
Sub Kegiatan
7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.05.2.01.06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Program
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Persen 100
Kegiatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Kegiatan 13
Sub Kegiatan
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik Persen 97
Kegiatan
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Jumlah Desa Yang difasilitasi Desa 13
Sub Kegiatan
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Program